Kondisi sekolah rusak terus mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Sukabumi. Di wilayah tersebut terdapat sekolah yang tiga ruangan kelasnya ambruk pada 1997, namun hingga tahun 2010 belum ada upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah.
Sekolah tersebut adalah SDN Selagombong yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Cibadak. Yang tersisa hanya tiga lokal yang diperebutkan oleh 167 siswa dari enam kelas. ‘’Dari tiga yang tersisa, dua diantaranya juga rusak dan rawan ambruk,’’ujar guru SDN Selagombong, Toyib Ali.
Untuk sementara kata Toyib, para siswa dari dua kelas menempati satu ruangan yang sama. Sehingga dalam satu kelas terdapat dua kelas, yakni kelas 6 dan 5. Dampaknya, para guru bergantian memberi pelajaran. Jika tidak hujan, maka para murid belajar di lapangan yang terdapat di depan sekolah. ‘’Kami sudah meminta pemerintah untuk memperbaiki, namun belum ada respons,’’imbuh dia.
Toyib menuturkan, kondisi sekolah tidak menyurutkan para murid untuk tetap belajar, meski mereka dibayang-bayangi kekhawatiran runtuhnya atap yang mulai lapuk dimakan usia.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, mengatakan saat ini pihaknya berupaya agar dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 68 miliar dapat digunakan untuk perbaikan kelas rusak. Jumlah lokal yang rusak di Kabupaten Sukabumi mencapai 2.745 unit.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Zainal Mutaqin mengatakan, pemerintah berupaya menuntaskan perbaikan sekolah rusak. Namun diakuinya alokasi dari Pemkab Sukabumi terbatas.
Red: Johar Arif
Senin, 20 Desember 2010
Mutu Pendidkan Madrasah Meningkat
Mutu dan kualitas pendidikan madrasah terus meningkat setelah UU NO 20 Tahun 2003 efektif diberlakukan pada tahun 2005. Menurut Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag), Firdaus, mengatakan indikasi peningkatan kualitas pendidikan madrasah dapat dilihat dari beberapa hal antara lain hasil kelulusan siswa madrasah di ujian nasional.
''Ada kenaikan angka kelulusan yang cukup signifikan,'' ujar Firdaus di Gedung Kemenag di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/7).
Firdaus menjelaskan, pada tahun 2008 tingkat kelulusan Madrasah Tsanawiyah (Mts) mencapai 94,39 persen dari total 693.298 peserta. Jumlah tersebut, jelas dia, pada tahun 2010 naik menjadi 95,98 persen dari 698.352 peserta. Selain itu, indikasi peningkatan mutu madrasah dapat diukur dari peningkatan kualitas guru yang memperoleh sertifikasi.
Dia menyebutkan pada tahun 2009 jumlah guru yang mendapat sertikasi sebanyak 60.000 orang dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 140.000 guru. Namun demikian, Firdaus mengakui, masih banyak kendala yang dihadapi lembaga pendidikan madrasah dan membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait.
Dia memaparkan, masih banyak terdapat guru-guru madrasah yang belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi dan tingkat pendidikan strata I. Di samping itu, dalam hal manajemaen terdapat madrasah yang belum mengacu kepada manajemen berbasis sekolah atau madrasah.
''Ada kenaikan angka kelulusan yang cukup signifikan,'' ujar Firdaus di Gedung Kemenag di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/7).
Firdaus menjelaskan, pada tahun 2008 tingkat kelulusan Madrasah Tsanawiyah (Mts) mencapai 94,39 persen dari total 693.298 peserta. Jumlah tersebut, jelas dia, pada tahun 2010 naik menjadi 95,98 persen dari 698.352 peserta. Selain itu, indikasi peningkatan mutu madrasah dapat diukur dari peningkatan kualitas guru yang memperoleh sertifikasi.
Dia menyebutkan pada tahun 2009 jumlah guru yang mendapat sertikasi sebanyak 60.000 orang dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 140.000 guru. Namun demikian, Firdaus mengakui, masih banyak kendala yang dihadapi lembaga pendidikan madrasah dan membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait.
Dia memaparkan, masih banyak terdapat guru-guru madrasah yang belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi dan tingkat pendidikan strata I. Di samping itu, dalam hal manajemaen terdapat madrasah yang belum mengacu kepada manajemen berbasis sekolah atau madrasah.
Daya Saing SDM Indonesia Naik di Posisi 44
Pemerataan pendidikan dasar di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Tingkat daya saing sumber daya manusia di Indonesia meningkat dari posisi 54 pada tahun 2009 menjadi 44 pada tahun 2010.
“Peningkatan ini diyakini disebabkan oleh antara lain membaiknya kondisi pendidikan dasar di Indonesia. Yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana meratakan kesempatan pendidikan di Indonesia,” ungkap Prof. Dr. H. Muchlas Samani, M.Pd, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya dalam diskusi media bertajuk “Masa Depan Pendidikan Dasar di Indonesia belum lam ini.
Selain Prof. Dr. H. Muchlas Samani, M.Pd, juga hadir Sukemi, staf khusus Menteri Pendidikan Nasional serta Risang Rimbatmaja, Dosen matakuliah Metode Penelitian Komunikasi (MPK) di Program Paskasarjana Reguler Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
Tantangan ini tidak hanya dibebankan ke pemerintah saja tetapi juga seluruh masyarakat. Jika tantangan ini bisa teratasi akan sangat mudah bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di kancah international dalam era globalisasi ini.
“Untuk mencapai pemerataan pendidikan ini diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat Indonesia termasuk pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam membantu anak-anak Indonesia untuk tetap bersekolah,” ungkapnya sebelum penyerahan Program Berbagi Untuk Maju oleh Frisian Flag dan Matahari Food Business tahap ke-4 ini.
Pemerataan pendidikan dasar ini juga menjadi target Millenium Development Goals (MDGs) nomor dua, dimana keberhasilan tersebut didasari oleh empat indikator yakni angka partisipasi sekolah (APS), angka melek huruf, rata-rata lama studi dan rasio murid laki-laki dan perempuan.
Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian independen yang dilakukan oleh Risang Rimbatmaja, Dosen matakuliah Metode Penelitian Komunikasi (MPK) di Program Pascasarjana Reguler Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
Hasil penelitian yang dilakukannya sekitar 56 persen responden asal Jakarta, Bandung, Medan, Jogyakarta, dan Makasar menyatakan bahwa menyekolahkan anak adalah tanggung jawab orangtua atau keluarga. Sementara, 39 persen melihatnya sebagai tanggung jawab pemerintah.
Secara umum, isu sekolah merupakan perhatian kebanyakan responden di mana lebih dari 94 persen responden melaporkan pernah berpikir untuk membantu anak yang kesulitan sekolah untuk tetap sekolah. Lebih 94 persen responden pun menyatakan sangat setuju atau setuju bila uang pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk menunjang sekolah agar anak-anak yang tidak mampu dapat bersekolah.
Dalam kesempatan itu, Sukemi, staf khusus Menteri Pendidikan Nasional mengatakan bahwa untuk pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) dibutuhkan dukungan, partisipasi dan kerjasama strategis yang berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat umum dan sektor swasta guna mencapai pemerataan pendidikan dasar di Indonesia.
“Walapun sudah ada dana BOS, banyak siswa SD & SMP di Indonesia tetap tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena tidak memiliki biaya untuk uang transport, keperluan penunjang operasional sekolah seperti sepatu, buku, alat tulis, seragam dan lain-lain. Kolaborasi masyakat dan pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan guna membantu anak-anak Indonesia tetap bersekolah menyelesaikan program Wajib Belajar Sembilan Tahun,” katanya. (tribunnews.com/eko sutriyanto)
“Peningkatan ini diyakini disebabkan oleh antara lain membaiknya kondisi pendidikan dasar di Indonesia. Yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana meratakan kesempatan pendidikan di Indonesia,” ungkap Prof. Dr. H. Muchlas Samani, M.Pd, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya dalam diskusi media bertajuk “Masa Depan Pendidikan Dasar di Indonesia belum lam ini.
Selain Prof. Dr. H. Muchlas Samani, M.Pd, juga hadir Sukemi, staf khusus Menteri Pendidikan Nasional serta Risang Rimbatmaja, Dosen matakuliah Metode Penelitian Komunikasi (MPK) di Program Paskasarjana Reguler Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
Tantangan ini tidak hanya dibebankan ke pemerintah saja tetapi juga seluruh masyarakat. Jika tantangan ini bisa teratasi akan sangat mudah bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di kancah international dalam era globalisasi ini.
“Untuk mencapai pemerataan pendidikan ini diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat Indonesia termasuk pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam membantu anak-anak Indonesia untuk tetap bersekolah,” ungkapnya sebelum penyerahan Program Berbagi Untuk Maju oleh Frisian Flag dan Matahari Food Business tahap ke-4 ini.
Pemerataan pendidikan dasar ini juga menjadi target Millenium Development Goals (MDGs) nomor dua, dimana keberhasilan tersebut didasari oleh empat indikator yakni angka partisipasi sekolah (APS), angka melek huruf, rata-rata lama studi dan rasio murid laki-laki dan perempuan.
Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian independen yang dilakukan oleh Risang Rimbatmaja, Dosen matakuliah Metode Penelitian Komunikasi (MPK) di Program Pascasarjana Reguler Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
Hasil penelitian yang dilakukannya sekitar 56 persen responden asal Jakarta, Bandung, Medan, Jogyakarta, dan Makasar menyatakan bahwa menyekolahkan anak adalah tanggung jawab orangtua atau keluarga. Sementara, 39 persen melihatnya sebagai tanggung jawab pemerintah.
Secara umum, isu sekolah merupakan perhatian kebanyakan responden di mana lebih dari 94 persen responden melaporkan pernah berpikir untuk membantu anak yang kesulitan sekolah untuk tetap sekolah. Lebih 94 persen responden pun menyatakan sangat setuju atau setuju bila uang pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk menunjang sekolah agar anak-anak yang tidak mampu dapat bersekolah.
Dalam kesempatan itu, Sukemi, staf khusus Menteri Pendidikan Nasional mengatakan bahwa untuk pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) dibutuhkan dukungan, partisipasi dan kerjasama strategis yang berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat umum dan sektor swasta guna mencapai pemerataan pendidikan dasar di Indonesia.
“Walapun sudah ada dana BOS, banyak siswa SD & SMP di Indonesia tetap tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena tidak memiliki biaya untuk uang transport, keperluan penunjang operasional sekolah seperti sepatu, buku, alat tulis, seragam dan lain-lain. Kolaborasi masyakat dan pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan guna membantu anak-anak Indonesia tetap bersekolah menyelesaikan program Wajib Belajar Sembilan Tahun,” katanya. (tribunnews.com/eko sutriyanto)
Madrasah Harus Pilah-pilah Bila Terima Beasiswa dari Luar Negeri
Mantan Menteri Agama M Maftuh Basyuni mengatakan, madrasah termasuk pondok pesantren, harus pilah-pilah apabila menerima beasiswa untuk ke luar negeri.
''Kalau sekolah MAN Yogyakarta III mendapat tawaran beasiswa dari Tunisia jangan mau, karena sekarang Tunisia statusnya sudah berubah. Saya khawatir kalau orang dari MAN Yogyakarta III khususnya yang perempuan menerima beasiswa dari Tunisia, akan lepas jilbab karena syarat untuk mengikuti ujian tidak boleh mengenakan jilbab,'' ujar Maftuh pada saat memberikan Kuliah Umum pada acara Peresmian Islamic Boarding School (Pondok Pesantren) Muntasyirul Ulum MAN Yogyakarta III (Mayoga), di Halaman Mayoga, Senin (2/8).
Maftuh mengatakan, saat menjadi menteri agama, ia banyak menerima tawaran beasiswa tetapi tidak semuanya dia terima. ''Seperti beasiswa dari Leiden saya tolak, karena beasiswa yang diberikan untuk belajar Islamic Study. Kalau beasiswanya selain belajar Islam saya terima,'' jelasnya.
Di samping itu, kata Maftuh, banyak juga beasiswa dari Saudi Arabia, Mesir, Syria, Aljazair dan Tunisia. ''Tetapi kalau beasiswa dari Tunisia kami hindari karena meskipun Tunisia lebih tua dari Al-Azhar, tetapi sekarang statusnya berubah. Syarat untuk mengikuti ujian sekolah di sana, terutama bagi kaum perempuan yang mengenakan jilbab harus melepas jilbab,'' tutur dia.
Lebih lanjut Maftuh mengungkapkan, di Mesir setiap tahun menawarkan sebanyak 115 beasiswa yang terdiri sebanyak 90 beasiswa untuk S1, 20 beasiswa untuk S2, dan lima beasiswa untuk S3. Selain itu, dia menambahkan, Departemen Agama juga memberikan beasiswa untuk ke universitas UGM, Universitas Airlangga, ITB, dan ITS.
Beasiswa tersebut diberikan secara penuh, termasuk untuk makan dan tempat tinggal dicover Departemen Agama. ''Waktu itu jumlah beasiswanya terbatas, ada sekitar 300 beasiswa. Mudah-mudahan beasiswa tersebut masih ada,'' harap dia. ''Untuk mendapatkan beasiswa dari Departemen Agama, seleksi dilakukan perguruan tinggi setempat. Seleksinya ketat karena peminatnya cukup banyak.''
''Kalau sekolah MAN Yogyakarta III mendapat tawaran beasiswa dari Tunisia jangan mau, karena sekarang Tunisia statusnya sudah berubah. Saya khawatir kalau orang dari MAN Yogyakarta III khususnya yang perempuan menerima beasiswa dari Tunisia, akan lepas jilbab karena syarat untuk mengikuti ujian tidak boleh mengenakan jilbab,'' ujar Maftuh pada saat memberikan Kuliah Umum pada acara Peresmian Islamic Boarding School (Pondok Pesantren) Muntasyirul Ulum MAN Yogyakarta III (Mayoga), di Halaman Mayoga, Senin (2/8).
Maftuh mengatakan, saat menjadi menteri agama, ia banyak menerima tawaran beasiswa tetapi tidak semuanya dia terima. ''Seperti beasiswa dari Leiden saya tolak, karena beasiswa yang diberikan untuk belajar Islamic Study. Kalau beasiswanya selain belajar Islam saya terima,'' jelasnya.
Di samping itu, kata Maftuh, banyak juga beasiswa dari Saudi Arabia, Mesir, Syria, Aljazair dan Tunisia. ''Tetapi kalau beasiswa dari Tunisia kami hindari karena meskipun Tunisia lebih tua dari Al-Azhar, tetapi sekarang statusnya berubah. Syarat untuk mengikuti ujian sekolah di sana, terutama bagi kaum perempuan yang mengenakan jilbab harus melepas jilbab,'' tutur dia.
Lebih lanjut Maftuh mengungkapkan, di Mesir setiap tahun menawarkan sebanyak 115 beasiswa yang terdiri sebanyak 90 beasiswa untuk S1, 20 beasiswa untuk S2, dan lima beasiswa untuk S3. Selain itu, dia menambahkan, Departemen Agama juga memberikan beasiswa untuk ke universitas UGM, Universitas Airlangga, ITB, dan ITS.
Beasiswa tersebut diberikan secara penuh, termasuk untuk makan dan tempat tinggal dicover Departemen Agama. ''Waktu itu jumlah beasiswanya terbatas, ada sekitar 300 beasiswa. Mudah-mudahan beasiswa tersebut masih ada,'' harap dia. ''Untuk mendapatkan beasiswa dari Departemen Agama, seleksi dilakukan perguruan tinggi setempat. Seleksinya ketat karena peminatnya cukup banyak.''
Kemenag Timbang-timbang Gratiskan Madrasah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian agama tengah mengkaji dan mengakselerasi untuk menggratiskan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MtS). "Saat ini kami tengah mengakselerasi dan mengkaji bagaimana agar siswa madrasah di MI dan MTs dapat memperoleh pendidikan secara gratis semuanya," tegas menteri agama Suryadharma Ali dalam sambutannya yang disampaikan Sekjen Kementerian agama Bahrul Hayat pada Rapat Koordinasi Kebijakan Pengawasan bidang Pendidikan di Jakarta, Senin malam (19/12/).
"Bagi publik dan masyarakat, tidak ada artinya bila pelayanan publik menjadi beban masyarakat. Ini kebijakan pertama yang harus kita pikirkan dan bagaimana mekanisme yang kita ambil. Jadi nantinya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah," tegas Bahrul Hayat.
Dikatakan Bahrul Hayat, untuk tahap awal, gratis bagi siswa MI dan MTs ini akan diterapkan di madrasah negeri di seluruh Indonesia. "Kemudian pada tahap berikutnya akan kitaterapkan di madrasah MI dan MtS swasta," papar Bahrul Hayat.
Menurutnya, untuk MI dan MtS swasta, harus dihitung cermat, bagaimana agar bisa dilakukan. Untuk itu ia meminta seluruh jajaran pendidikan madrasah di bawah Kementerian agama untuk meningkatkan akurasi data.
Diakui Menag dalam sambutan yang dibacakan Bahrul Hayat, berbagai prestasi telah dicapai oleh siswa madrasah berkat bimbingan para guru pendidik yang profesional, pembenahan sistem, regulasi serta mekanisme pendidikan pada madrasah dan perguruan tinggi. Di samping itu, peningkatan keahlian dan profesionalisme guru dilakukan secara intensif melalui sertifikasi dan peningkatan kredibilitas lembaga pendidikan melalui akreditasi madrasah dan perguruan tinggi.
"Namun kita juga sadar akan kelemahan dalam pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan, masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang tugas dan fungsi madrasah, menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Profesionalisme guru juga perlu ditingkatkan dengan melakukan evaluasi sampai sejauh mana sertifikasi kepada para guru telah mampu meningkatkan prestasi siswa," papar Bahrul Hayat.
Menurutnya, daya saing prestasi siswa madrasah dengan siswa sekolah pada ujian nasional, olimpiade mata pelajaran, serta perebutan pada ujian masuk perguruan tinggi negeri, apakah sudah ada peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas?, "Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah aspek manajerial madrasah yang masih sangat perlu disempurnakan dengan memberikan dasar hukum yang jelas kepada para pengelola madrasah agar dapat berfungsi secara optimal," katanya.
Ditambahkan Bahrul Hayat, dari sisi kelemahan perencanaan anggaran, pembatalan program madrasah bertaraf internasional beberapa waktu lalu juga perlu mendapatkan evaluasi dan perhatian yang serius. Kegiatan pendistribusian dan bantuan peningkatan pendidikan kepada madrasah swasta juga perlu ditingkatkan lagi akuntabilitas dalam pendistribusian, pngelolaan dan pemanfaatan bantuan tersebut agar dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Sebelumnya, Direktur Pendidikan Madrasah, Ace Syaifuddin menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan peningkatan madrasah, baik Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah serta Aliyah. "Pada sisi kelembagaan, kami terus melakukan akreditasi statuta. Setidaknya setiap tahun ada 5000 madrasah yang mendapatkan kenaikan status," papar Ace.
Sementara dari sisi pendidik, menurutnya, Kementerian Agama terus meningkatkan mutu para pendidik di madrasah. Juga dari sisi sarana prasarana pendidikan, pihaknya juga terus melakukan peningkatan.
"Bagi publik dan masyarakat, tidak ada artinya bila pelayanan publik menjadi beban masyarakat. Ini kebijakan pertama yang harus kita pikirkan dan bagaimana mekanisme yang kita ambil. Jadi nantinya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah," tegas Bahrul Hayat.
Dikatakan Bahrul Hayat, untuk tahap awal, gratis bagi siswa MI dan MTs ini akan diterapkan di madrasah negeri di seluruh Indonesia. "Kemudian pada tahap berikutnya akan kitaterapkan di madrasah MI dan MtS swasta," papar Bahrul Hayat.
Menurutnya, untuk MI dan MtS swasta, harus dihitung cermat, bagaimana agar bisa dilakukan. Untuk itu ia meminta seluruh jajaran pendidikan madrasah di bawah Kementerian agama untuk meningkatkan akurasi data.
Diakui Menag dalam sambutan yang dibacakan Bahrul Hayat, berbagai prestasi telah dicapai oleh siswa madrasah berkat bimbingan para guru pendidik yang profesional, pembenahan sistem, regulasi serta mekanisme pendidikan pada madrasah dan perguruan tinggi. Di samping itu, peningkatan keahlian dan profesionalisme guru dilakukan secara intensif melalui sertifikasi dan peningkatan kredibilitas lembaga pendidikan melalui akreditasi madrasah dan perguruan tinggi.
"Namun kita juga sadar akan kelemahan dalam pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan, masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang tugas dan fungsi madrasah, menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Profesionalisme guru juga perlu ditingkatkan dengan melakukan evaluasi sampai sejauh mana sertifikasi kepada para guru telah mampu meningkatkan prestasi siswa," papar Bahrul Hayat.
Menurutnya, daya saing prestasi siswa madrasah dengan siswa sekolah pada ujian nasional, olimpiade mata pelajaran, serta perebutan pada ujian masuk perguruan tinggi negeri, apakah sudah ada peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas?, "Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah aspek manajerial madrasah yang masih sangat perlu disempurnakan dengan memberikan dasar hukum yang jelas kepada para pengelola madrasah agar dapat berfungsi secara optimal," katanya.
Ditambahkan Bahrul Hayat, dari sisi kelemahan perencanaan anggaran, pembatalan program madrasah bertaraf internasional beberapa waktu lalu juga perlu mendapatkan evaluasi dan perhatian yang serius. Kegiatan pendistribusian dan bantuan peningkatan pendidikan kepada madrasah swasta juga perlu ditingkatkan lagi akuntabilitas dalam pendistribusian, pngelolaan dan pemanfaatan bantuan tersebut agar dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Sebelumnya, Direktur Pendidikan Madrasah, Ace Syaifuddin menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan peningkatan madrasah, baik Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah serta Aliyah. "Pada sisi kelembagaan, kami terus melakukan akreditasi statuta. Setidaknya setiap tahun ada 5000 madrasah yang mendapatkan kenaikan status," papar Ace.
Sementara dari sisi pendidik, menurutnya, Kementerian Agama terus meningkatkan mutu para pendidik di madrasah. Juga dari sisi sarana prasarana pendidikan, pihaknya juga terus melakukan peningkatan.
Kepala Sekolah Harus Profesional
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) meminta kepala sekolah tetap menjaga profesionalitas .Karena itu,mereka dilarang menjadi tim sukses dalam pemilihan kepala daerah.
Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan, saat ini banyak kepala sekolah (kepsek) yang direkrut menjadi motor penggerak dalam pemilihan kepala daerah. Banyak juga pemerintah daerah yang memutasikan kepsek ke daerah lain untuk dipaksa menjadi tim sukses. “Ini sudah sangat memprihatinkan. Praktik politisasi pendidikan harus diberantas, “ ujarnya di Gedung Kemendiknas kemarin. Karena itu,Kemendiknas telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah.Permen tersebut tidak akan membatasi pemerintah daerah untuk mengangkat kepala sekolah.Namun,payung hukum ini mengatur persyaratan kepsek sesuai tuntutan profesionalitas.
Permen ini diharapkan bisa menjawab keraguan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama menyangkut tata cara pengangkatan kepsek.Yang terjadi di banyak daerah, kepsek diangkat oleh bupati baru berdasarkan unsur dukungan politis. Lahirnya Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 ini juga melengkapi peraturan sebelumnya yaitu UU Sisdiknas yang mengatur penugasan menjadi kepsek.Di antara syarat menjadi kepala sekolah dipaparkan di antaranya harus lulus S-1 dan pada beberapa kasus harus lulus S-2 dan sudah lama menjadi guru serta lulus uji kompetensi menjadi kepala sekolah. Setelah uji kompetensi, kata Fasli, calon kepala sekolah pun harus menjalani serangkaian pelatihan mempersiapkan diri menjadi kepala sekolah.
“Jumlah guru yang ikut kompetensi juga harus disesuaikan dengan jumlah kepsek yang dibutuhkan,”ungkapnya. Menurut Fasli, ciri- ciri kepsek yang bagus adalah yang memenuhi beberapa syarat yaitu kepsek harus mampu menjadikan sekolah sebagai suatu manajemen pengembangan ilmu,moral,potensi,bakat, dan minat anak. Kinerja manajerial kepsek dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sekolah seperti guru, pustakawan, administrasi harus pandai diatur. “Karena sekolah adalah institusi yang harus ada cashflow jelas, evaluasi diri, perencanaan, dan pembiayaan yang jelas sehingga diketahui apakah sekolah itu bergerak maju atau mundur,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fasli menuturkan, Kemendiknas akan mengembangkan perkumpulan profesional di sekolah yang tingkatannya berbeda dengan kepala sekolah. Di tingkat satuan pendidikan telah terbentuk tim pengembang kurikulum tingkat sekolah.Keberadaan mereka perlu difasilitasi dengan materi-materi dan bahan-bahan pendukung. Pengembangan materi ajar dapat disadur dari buku Secercah Harapan:Praktik-Praktik Terbaik di Sekolah karangan Anita Lie,Takim Andriono dan Sarah Prasasti.Fasli mengatakan, buku tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk mendukung kegiatan kelompok profesional ini.
Buku tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Anita Lie menyampaikan, kisah- kisah para guru sejati dalam bukunya merupakan suatu oasis yang patut dibagikan. Buku ini merupakan dokumentasi pemikiran- pemikiran penulis seputar pendidikan. Selain juga kisahkisah para pejuang pendidikan di berbagai daerah terpencil.“Masih ada harapan kesungguhan guruguru untuk tetap mengabdi dalam keterbatasan,”imbuhnya. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, jalan keluar dari politisasi pendidikan itu jangan hanya membuat permen, tetapi merevisi UU Kepegawaian.
“Kami sedang mengusulkan ke DPR dalam pembahasan UU Kepegawaian. Dalam merekrut guru itu dibutuhkan jalur khusus beda dengan PNS,”ujarnya. Dia berpendapat, pembuatan permendiknas itu hanya langkah parsial yang tidak akan menyurutkan langkah pemerintah daerah untuk merekrut kepsek dalam tim sukses. Pemerintah daerah mempunyai UU Otonomi Daerah yang melindunginya untuk merekrut pegawai sesuai keinginannya. Menurut dia,tidak hanya kepsek yang direkrut dalam dunia politik. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab merekrut pengawas sekolah dan guru untuk memperbanyak dukungan.
Kalau ada yang tidak mau direkrut, guru ataupun rekan sejawatnya akan dimutasi ke tempatlain.“Masalahinitimbuldari dua hal yakni anggaran dan ketenagakerjaan yang tidak diawasi dengan ketat,”imbuhnya. (neneng zubaidah)
Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan, saat ini banyak kepala sekolah (kepsek) yang direkrut menjadi motor penggerak dalam pemilihan kepala daerah. Banyak juga pemerintah daerah yang memutasikan kepsek ke daerah lain untuk dipaksa menjadi tim sukses. “Ini sudah sangat memprihatinkan. Praktik politisasi pendidikan harus diberantas, “ ujarnya di Gedung Kemendiknas kemarin. Karena itu,Kemendiknas telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah.Permen tersebut tidak akan membatasi pemerintah daerah untuk mengangkat kepala sekolah.Namun,payung hukum ini mengatur persyaratan kepsek sesuai tuntutan profesionalitas.
Permen ini diharapkan bisa menjawab keraguan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama menyangkut tata cara pengangkatan kepsek.Yang terjadi di banyak daerah, kepsek diangkat oleh bupati baru berdasarkan unsur dukungan politis. Lahirnya Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 ini juga melengkapi peraturan sebelumnya yaitu UU Sisdiknas yang mengatur penugasan menjadi kepsek.Di antara syarat menjadi kepala sekolah dipaparkan di antaranya harus lulus S-1 dan pada beberapa kasus harus lulus S-2 dan sudah lama menjadi guru serta lulus uji kompetensi menjadi kepala sekolah. Setelah uji kompetensi, kata Fasli, calon kepala sekolah pun harus menjalani serangkaian pelatihan mempersiapkan diri menjadi kepala sekolah.
“Jumlah guru yang ikut kompetensi juga harus disesuaikan dengan jumlah kepsek yang dibutuhkan,”ungkapnya. Menurut Fasli, ciri- ciri kepsek yang bagus adalah yang memenuhi beberapa syarat yaitu kepsek harus mampu menjadikan sekolah sebagai suatu manajemen pengembangan ilmu,moral,potensi,bakat, dan minat anak. Kinerja manajerial kepsek dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sekolah seperti guru, pustakawan, administrasi harus pandai diatur. “Karena sekolah adalah institusi yang harus ada cashflow jelas, evaluasi diri, perencanaan, dan pembiayaan yang jelas sehingga diketahui apakah sekolah itu bergerak maju atau mundur,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fasli menuturkan, Kemendiknas akan mengembangkan perkumpulan profesional di sekolah yang tingkatannya berbeda dengan kepala sekolah. Di tingkat satuan pendidikan telah terbentuk tim pengembang kurikulum tingkat sekolah.Keberadaan mereka perlu difasilitasi dengan materi-materi dan bahan-bahan pendukung. Pengembangan materi ajar dapat disadur dari buku Secercah Harapan:Praktik-Praktik Terbaik di Sekolah karangan Anita Lie,Takim Andriono dan Sarah Prasasti.Fasli mengatakan, buku tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk mendukung kegiatan kelompok profesional ini.
Buku tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Anita Lie menyampaikan, kisah- kisah para guru sejati dalam bukunya merupakan suatu oasis yang patut dibagikan. Buku ini merupakan dokumentasi pemikiran- pemikiran penulis seputar pendidikan. Selain juga kisahkisah para pejuang pendidikan di berbagai daerah terpencil.“Masih ada harapan kesungguhan guruguru untuk tetap mengabdi dalam keterbatasan,”imbuhnya. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, jalan keluar dari politisasi pendidikan itu jangan hanya membuat permen, tetapi merevisi UU Kepegawaian.
“Kami sedang mengusulkan ke DPR dalam pembahasan UU Kepegawaian. Dalam merekrut guru itu dibutuhkan jalur khusus beda dengan PNS,”ujarnya. Dia berpendapat, pembuatan permendiknas itu hanya langkah parsial yang tidak akan menyurutkan langkah pemerintah daerah untuk merekrut kepsek dalam tim sukses. Pemerintah daerah mempunyai UU Otonomi Daerah yang melindunginya untuk merekrut pegawai sesuai keinginannya. Menurut dia,tidak hanya kepsek yang direkrut dalam dunia politik. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab merekrut pengawas sekolah dan guru untuk memperbanyak dukungan.
Kalau ada yang tidak mau direkrut, guru ataupun rekan sejawatnya akan dimutasi ke tempatlain.“Masalahinitimbuldari dua hal yakni anggaran dan ketenagakerjaan yang tidak diawasi dengan ketat,”imbuhnya. (neneng zubaidah)
Pendidikan Bidan Masih Minim
JAKARTA--Bidan sebagai ujung tombak perbaikan kualitas kesehatan perempuan tidak dimodali pendidikan yang seharusnya. Beban tugas mereka tidak sesuai dengan taraf pendidikan yang dimiliki. Data Ikatan Bidan Indonesia menyebutkan 35.000 bidan dari 107.142 bidan hanya lulusan D1.
"Harusnya angka bidan berpendidikan D1 tidak banyak. Pasalnya, Pemerintah pada tahun 1998 mensyaratkan bidan untuk agar berpendidikan minimal D3," papar Yetty Leoni M Irawan saat berbincang bersama Republika.co.id, usai menghadiri konfrensi pers Srikandi Award 2010 yang berlangsung di Jakarta, Senin (20/12).
Yetty mengakui UU no. 161/2010 mengamanatkan pendidikan minimal D3 kepada para calon bidan. Namun, banyak faktor yang menyulitkan seorang Bidan untuk mengenyam pendidikan terutama pada derah tertinggal.
Faktor itu antara lain masalah biaya dan kesempatan. "Harus diakui akses pendidikan sangat kurang," kata dia.
Pendidikan itu, Yetty melanjutkan, sangat penting. Pasalnya, bidan boleh dibilang merupakan konsultan kesehatan masyarakat. Ketiadaan tenaga dokter yang merata sejatinya bisa tertutupi asalkan bidan diberikan pengetahuan yang cukup. Fakta berbicara, hanya 6 persen dokter yang bertugas. Sementara bidan mencapai 60 persen dan dukun 44 persen.
"Bidan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama daerah yang sulit dijangkau tenaga medis," ujar Yetty.
"Harusnya angka bidan berpendidikan D1 tidak banyak. Pasalnya, Pemerintah pada tahun 1998 mensyaratkan bidan untuk agar berpendidikan minimal D3," papar Yetty Leoni M Irawan saat berbincang bersama Republika.co.id, usai menghadiri konfrensi pers Srikandi Award 2010 yang berlangsung di Jakarta, Senin (20/12).
Yetty mengakui UU no. 161/2010 mengamanatkan pendidikan minimal D3 kepada para calon bidan. Namun, banyak faktor yang menyulitkan seorang Bidan untuk mengenyam pendidikan terutama pada derah tertinggal.
Faktor itu antara lain masalah biaya dan kesempatan. "Harus diakui akses pendidikan sangat kurang," kata dia.
Pendidikan itu, Yetty melanjutkan, sangat penting. Pasalnya, bidan boleh dibilang merupakan konsultan kesehatan masyarakat. Ketiadaan tenaga dokter yang merata sejatinya bisa tertutupi asalkan bidan diberikan pengetahuan yang cukup. Fakta berbicara, hanya 6 persen dokter yang bertugas. Sementara bidan mencapai 60 persen dan dukun 44 persen.
"Bidan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama daerah yang sulit dijangkau tenaga medis," ujar Yetty.
Mahasiswa UGM Tolak Komersialisasi Pendidikan
Puluhan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (20/12), berdemonstrasi di gedung rektorat kampus. Mereka menolak segala bentuk kebijakan yang berujung komersialisasi pendidikan. Salah satunya adalah pemberlakuan kartu identitas kendaraan yang pada awal 2011 akan mulai diberlakukan.
Mahasiswa menilai kebijakan pemberlakuan kartu parkir berbayar itu akan membuat UGM berjarak dengan masyarakat sekitar. Pasalnya, masyarakat menjadi tidak leluasa lagi untuk masuk ke lingkungan kampus. Hanya pemilik kartu yang diperkenankan masuk, sehingga kampus menjadi terkesan eksklusif. Bukan lagi kampus kerakyatan sebagaimana julukannya selama ini.
Namun, tak satu pun pihak rektorat mau menemui mahasiswa. Alhasil, demonstran menginjak-injak kartu identitas kendaraan tersebut.
Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan pemuda yang terhimpun dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa se-Kabupaten Luwu Timur berunjuk rasa di Kantor PT International Nikel Indonesia Tbk. atau PT Inco di Jalan Ujungpadang. Demonstran menilai perusahaan itu mendiskriminasi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut.
Karena tidak mempekerjakan warga setempat, PT Inco dinilai belum melakukan tanggung jawab sosialnya untuk memberdayakan masyarakat lokal. Suasana sempat memanas saat demonstran mendobrak pagar kantor. Tapi, emosi demonstran dapat diredam. Menanggapi tuntutan demonstran, pihak perusahaan mengaku akan menampung aspirasi mereka.(ASW/ANS)
Mahasiswa menilai kebijakan pemberlakuan kartu parkir berbayar itu akan membuat UGM berjarak dengan masyarakat sekitar. Pasalnya, masyarakat menjadi tidak leluasa lagi untuk masuk ke lingkungan kampus. Hanya pemilik kartu yang diperkenankan masuk, sehingga kampus menjadi terkesan eksklusif. Bukan lagi kampus kerakyatan sebagaimana julukannya selama ini.
Namun, tak satu pun pihak rektorat mau menemui mahasiswa. Alhasil, demonstran menginjak-injak kartu identitas kendaraan tersebut.
Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan pemuda yang terhimpun dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa se-Kabupaten Luwu Timur berunjuk rasa di Kantor PT International Nikel Indonesia Tbk. atau PT Inco di Jalan Ujungpadang. Demonstran menilai perusahaan itu mendiskriminasi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut.
Karena tidak mempekerjakan warga setempat, PT Inco dinilai belum melakukan tanggung jawab sosialnya untuk memberdayakan masyarakat lokal. Suasana sempat memanas saat demonstran mendobrak pagar kantor. Tapi, emosi demonstran dapat diredam. Menanggapi tuntutan demonstran, pihak perusahaan mengaku akan menampung aspirasi mereka.(ASW/ANS)
Mengatasi anak yang bandel di sekolah
Terkadang kita kesulitan menangani anak didik kita yang nakal di tempat pendidikan. mereka selalu membuat ulah di tempat belajar, baik sekolah, tempat les,tempat ngaji, dan lainnya. hal ini sampai menyebabkan si pendidik capek dan enggan untuk menasehatinya lagi.
Untuk menangani masalah tersebut kita harus tahu sumber masalahnya tidak mungkin ada asapkalu tidak ada apinya.begitupula si anak, mereka tidak akan berulah apabila tidak ada penyebabnya.
Penyebab inilah nantinya yang menjadi pr masing masing guru. Karena setiap tempat sangat berbeda akar masalahnya,akan tetapi dapat di tarik benang merah diantara beraneka ragam sumber masalahnya tersebut.
Munculnya anak nakal biasanya di sebabkan banyakberbaga hal diantaranya: suasana kelas yang tidak nyaman baginya, aturan yang mengekang, teman belajar yang kurang berkenan di hati mereka dan suasana hati mereka.
Suasana kelas yang tidak nyaman harus kita benahi,kita perbaiki fasilitasnya, kita rubah warna catnya agar sesuai dengan keinginan sebagian besar anak. Membuat variasi tempat duduk juga mempengaruhi suasana belajar anak agar tetap betah dikelas.
Aturan yang berlebihan dan mengekang terhadap aktivitas anak juga dapat membuat anak menjadi liar di sekolah. Makahal ini harus kita hadapi dengan mengajak mereka untuk berdiskusi dalam membuat aturan di kelas. setelah itu,kita praktekkan bersama dikelas. dengan ini mereka kan merasa bersalah apabila melanggar aturan karena yang membuat adalah mereka sendiri.
Adanya teman yang kurang asik bagi anak juga dapat menyebabkan membeandelnya anak didik kita. Teman disini adalah teman sekelas dan juga guru yang berfungsi sebagai pengajarnya. Teman belajar yang kurang menarik dapat menyebabkan kebosanan anak sehingga mereka cenderung berbuat ulah di kelasnya. hal ini dapat kita selesaikan dengan mengajarkan kebersamaan diantara teman belajar dan menjadikan guru sebagi sosok guru yang menarik sehingga bisa dijadikan teladan bagi siswa.
Selain itu mood atau suasana hati sianak juga dapat menyebabkan ruwetnya suasana kelas apabila badmood menyerang mereka. hal ini dapat kita selesaikan dengan mengajarkan mereka kedisiplian dalam kelas walaupun kondisi mereka dalamkeadaan malas ataupun sedih.
dengan berbagai solusi tersebut semoga kita dapat menjadikan anak didik kita sebagi individu yang berkualitas. serta bisa bermanfaat bagi agamadan kemanusiaan pada umumnya. salam sukses!!!!!!!!!!1
Untuk menangani masalah tersebut kita harus tahu sumber masalahnya tidak mungkin ada asapkalu tidak ada apinya.begitupula si anak, mereka tidak akan berulah apabila tidak ada penyebabnya.
Penyebab inilah nantinya yang menjadi pr masing masing guru. Karena setiap tempat sangat berbeda akar masalahnya,akan tetapi dapat di tarik benang merah diantara beraneka ragam sumber masalahnya tersebut.
Munculnya anak nakal biasanya di sebabkan banyakberbaga hal diantaranya: suasana kelas yang tidak nyaman baginya, aturan yang mengekang, teman belajar yang kurang berkenan di hati mereka dan suasana hati mereka.
Suasana kelas yang tidak nyaman harus kita benahi,kita perbaiki fasilitasnya, kita rubah warna catnya agar sesuai dengan keinginan sebagian besar anak. Membuat variasi tempat duduk juga mempengaruhi suasana belajar anak agar tetap betah dikelas.
Aturan yang berlebihan dan mengekang terhadap aktivitas anak juga dapat membuat anak menjadi liar di sekolah. Makahal ini harus kita hadapi dengan mengajak mereka untuk berdiskusi dalam membuat aturan di kelas. setelah itu,kita praktekkan bersama dikelas. dengan ini mereka kan merasa bersalah apabila melanggar aturan karena yang membuat adalah mereka sendiri.
Adanya teman yang kurang asik bagi anak juga dapat menyebabkan membeandelnya anak didik kita. Teman disini adalah teman sekelas dan juga guru yang berfungsi sebagai pengajarnya. Teman belajar yang kurang menarik dapat menyebabkan kebosanan anak sehingga mereka cenderung berbuat ulah di kelasnya. hal ini dapat kita selesaikan dengan mengajarkan kebersamaan diantara teman belajar dan menjadikan guru sebagi sosok guru yang menarik sehingga bisa dijadikan teladan bagi siswa.
Selain itu mood atau suasana hati sianak juga dapat menyebabkan ruwetnya suasana kelas apabila badmood menyerang mereka. hal ini dapat kita selesaikan dengan mengajarkan mereka kedisiplian dalam kelas walaupun kondisi mereka dalamkeadaan malas ataupun sedih.
dengan berbagai solusi tersebut semoga kita dapat menjadikan anak didik kita sebagi individu yang berkualitas. serta bisa bermanfaat bagi agamadan kemanusiaan pada umumnya. salam sukses!!!!!!!!!!1
Minggu, 19 Desember 2010
Rabu, 21 Juli 2010
LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR SUPRAUNO
Bagaimana Cara Membuat Anak Cerdas?
Dan Bagaimana Membuat Anak Memiliki
Ingatan Tajam?
Maukah Putra Anda Menjadi Pribadi yang Handal?
Tahukah Anda Rahasia Membuat Anak SD Pintar Berpidato?
Maukah Anda Memiliki Putra yang pintar Matematika, B. Inggris, Komputer, dan pelajaran Lainnya?
Berikut akan kami paparkan Terkait Lembaga Bimbingan Belajar Suprauno :
1. MAKSUD DAN TUJUAN
LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR SUPRAUNO adalah sebuah bimbingan belajar yang didirikan sebgai jawaban akan keresahan orang tua terhadap nilai pelajaran yang di peroleh anak yang sangat kurang.
Dengan adanya bimbingan belajar ini di harapkan agar orang tua tidak menjadi siswa lagi yakni mengerjakan PR bagi anaknya dan menyita banyak waktunya hanya sekedar menyelesaikan tugas dari sekolahnya.
2. Tempat
Lembaga bimbingan belajar suprauno berada di Jl. Kedung Tarukan Baru 4B no 15 surabaya.Dekat Rumah sakit Dr. Sutomo.
3. customer Service
Silahkan telepon atau sms di customer Service kami:
4. Biaya
a. Les Privat yaitu guru datang kerumah siswa. satu siswa satu guru. Jadi semua PR, Tugas, dan ketidak menegertian siswa dapat terjawab dengan mudah.
waktu ditentukan oleh anak atau orang tua.
Rincian Biaya les privat tiap pertemuan
les kelas masuk 5 kali seminggu artinya 20 hari sebulan. masuk pada hari senin sampai dengan jumat. jam tersedia pilihan yang telah di sediakan oleh pengurus LBB SUPRAUNO.
Rincian Biaya les Kelas
lembaga Bimbingan Belajar suprauno Memiliki berbagai macam kelebihan
antara lain:
Dan Bagaimana Membuat Anak Memiliki
Ingatan Tajam?
Maukah Putra Anda Menjadi Pribadi yang Handal?
Tahukah Anda Rahasia Membuat Anak SD Pintar Berpidato?
Maukah Anda Memiliki Putra yang pintar Matematika, B. Inggris, Komputer, dan pelajaran Lainnya?
Berikut akan kami paparkan Terkait Lembaga Bimbingan Belajar Suprauno :
1. MAKSUD DAN TUJUAN
LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR SUPRAUNO adalah sebuah bimbingan belajar yang didirikan sebgai jawaban akan keresahan orang tua terhadap nilai pelajaran yang di peroleh anak yang sangat kurang.
Dengan adanya bimbingan belajar ini di harapkan agar orang tua tidak menjadi siswa lagi yakni mengerjakan PR bagi anaknya dan menyita banyak waktunya hanya sekedar menyelesaikan tugas dari sekolahnya.
2. Tempat
Lembaga bimbingan belajar suprauno berada di Jl. Kedung Tarukan Baru 4B no 15 surabaya.Dekat Rumah sakit Dr. Sutomo.
3. customer Service
Silahkan telepon atau sms di customer Service kami:
- Fleksi---------> 83314333
- xl------------->081934661005
- smart--------->08815052902
- Mentari------->085852455588
4. Biaya
a. Les Privat yaitu guru datang kerumah siswa. satu siswa satu guru. Jadi semua PR, Tugas, dan ketidak menegertian siswa dapat terjawab dengan mudah.
waktu ditentukan oleh anak atau orang tua.
Rincian Biaya les privat tiap pertemuan
- SD kelas 1-5------------>20.000
- SD Kelas 6-------------->22.500
- SMP kelas 1-2---------->25.000
- SMP kelas 3------------>30.000
- SMA kelas 1-2---------->35.000
- SMA kelas 3------------>40.000
- SNMPTN -------------->45.000
les kelas masuk 5 kali seminggu artinya 20 hari sebulan. masuk pada hari senin sampai dengan jumat. jam tersedia pilihan yang telah di sediakan oleh pengurus LBB SUPRAUNO.
Rincian Biaya les Kelas
- TK----------------------> 75.000
- SD Kelas 1 - 6-----------> 75.000
- SMP Kelas 1-3----------> 100.000
- SMA kelas 1-3----------> 125.000
- SNMPTN---------------> 150.000
lembaga Bimbingan Belajar suprauno Memiliki berbagai macam kelebihan
antara lain:
- Tentornya berasal dari kampus UNAIR, ITS, UNESA dan Lain lain.
- Tentornya ramah dan berjiwa pendidik.
- Ruang Kelas nyaman.
- GRATIS Konsultasi bagi siswa bermasalah.
- GRATIS les internet 4 x sebulan.
- GRATIS les b. inggris 4 x sebulan.
- GRATIS les jari jenius 4 x sebulan.
- GRATIS belajar berpidati 1 x sebulan.
- GRATIS Modul soal soal Tiap bulan.
- Memiliki banyak metode evaluasi yaitu: cerdas cermat, kuis, game evaluation, test bulanan, try out dan lain lain.
Luar biasa kan,
Lembaga Bimbingan belajar Suprauno.
SEGERA!
Gabung dan aktif di dalamnya.
Insya Allah Kemampuan putra Anda
akan Meningkat 300 %
Lembaga Bimbingan belajar Suprauno.
SEGERA!
Gabung dan aktif di dalamnya.
Insya Allah Kemampuan putra Anda
akan Meningkat 300 %
Langganan:
Postingan (Atom)